Panitia Asian Games 2018 Minta Honor & Insentif Bonus Dilunasi

Posted on

Honorarium dan stimulan bonus panitia eksekutor Asian Games 2018 (INASGOC) belum dibayar. Kemenpora dituntut untuk memperhatikan permasalahan ini. Ikatan Keluarga Panitia Eksekutor Asian Games 2018 (IKAPAN) telah berkali-kali perjuangkan pelunasan honor serta stimulan bonus. Diantaranya dalam Rapat Dengar Opini di DPR RI, pada 9 Juli 2020.

Anggota Komisi X DPR, Dede Yusuf, pernah sampaikan keluh kesah panitia INASGOC ke Kemenpora. Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto selanjutnya meresponsnya dengan mengatakan siap duduk bersama-sama untuk mengulasnya.

Sesudah berlalu semasa hampir tiga bulan, rupanya permasalahan ini belum beres . IKAPAN mengharap Kemenpora dapat selekasnya mengakhirinya.

“Kami di barisan pimpinan INASGOC telah berupaya semaksimal kemungkinan serta jalani mekanisme yang diisyaratkan dalam usaha mengakhiri tertundanya honorarium di periode kerja Januari-Agustus 2016, dan stimulan bonus,” kata bekas (Plt) Sekretaris Jenderal INASGOC, periode 2016-2017, Harry Warganegara, dalam launching.

“Khususnya ke Kemenpora untuk Kuasa Pemakai Bujet Asian Games 2018. Posisi INASGOC itu untuk Unit Kerja (Satker) serta ada di bawah Kemenpora. Maka memang segala hal berkaitan INASGOC cuman berada di Kemenpora untuk pengambil keputusan akhir, termasuk juga masalah honorarium serta bonus,” katanya memberikan tambahan.

Menimbang tempat INASGOC yang disebut Satker Kemenpora

Harry menyebutkan ini adalah ranah internal Kemenpora. Sesaat INASGOC telah menyampaikan permasalahan ini berulang-kali.

“Ibaratnya, dalam satu rumah tangga, INASGOC itu sisi di Kemenpora. Panpel telah menyampaikan serta minta untuk dituntaskan. Bagaimana faksi Kemenpora akan menyelesaikan, atau ke siapa Kemenpora ingin melanjutkan masalah ini, kita nantikan. Keinginannya mudah-mudahan dapat dipenuhi sebab segalanya tersangkut Surat Keputusan, atau kriteria administrasi yang lain telah dipenuhi dengan INASGOC,” papar Harry.

Pada 28 November 2019 ada dua permasalahan yang menghambat pencairan honor serta stimulan bonus panitia Asian Games sesudah keluarnya reviu dari Tubuh Pemantauan Keuangan serta Pembangunan (BPKP). Pertama, tidak ada landasan kebijaksanaan pembayaran honorarium yang diputuskan Ketua Panitia Eksekutor INASGOC. Ke-2, tidak diterimanya keluaran (output) dari tiap rincian pekerjaan/kedudukan sebagai bukti performa semasing Panpel.

Harry memandang jika landasan kebijaksanaan pembayaran honorarium itu telah kuat serta benar-benar jelas. Beberapa personel Panpel Asian Games 2018 dipilih berdasar 3 Surat Keputusan (SK) Panitia Pelaksana, yaitu SK No: 001a/KEP-PP/PN-INASGOC/I/2016, SK NO : 010/PANNAS INASGOC/VI/2016, serta SK NO : 012a/KEP-STAFF/PN-INASGOC/VII/2016. Lantas besaran honor yang perlu diterima juga sesuai Surat Menteri Keuangan No. S.1084/MK.02/2016 tanggal 5 Desember 2016 mengenai Unit Ongkos Input Yang lain (SBML) Honorarium Kepanitiaan Asian Games XVIII.

“Tidak itu saja, output performa nampak dengan dikerjakan enam pekerjaan penting, serta pekerjaan yang lain dilaksanakan semasa periode, Januari-Agustus 2016. Diantaranya, 2x Coordination Committee Rapat dengan Dewan Olimpiade Asia (OCA), 2x rapat paripurna panitia INASGOC, OCA TV Audit Rapat, serta OCA IT Audit Rapat serta kerja persiapan yang lain,” sebut Harry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *